Kinerja APBN Maret 2025: Pajak Jatuh 18%, Namun Belanja Terus Meningkat - Tren Ekonomi Tetap Solid?

, JAKARTA — Defisit APBN Di Maret 2025, angkanya mencapai Rp104,2 triliun atau sekitar 0,43%. Tidak seperti beberapa tahun lalu, defisit terbentuk mulai awal tahun 2025 akibat perlambatan dalam hal performa. penerimaan pajak .

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan informasi terkini tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga tanggal 31 Maret 2025 pada diskusi ekonomi yang diadakan bersama dengan Presiden Republik Indonesia, pada hari Selasa (8/4/2025). Biasanya, Sri Mulyani hanya merilis laporan keuangan semacam ini saat konferensi pers. APBN KiTa .

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bulan Maret tahun 2025 mencatatkan angka sebesar Rp104,2 triliun yang setara dengan 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk membandingkannya, di periode yang sama pada tahun 2024, APBN justru mengalami surplus senilai Rp8,1 triliun atau berada di posisi 0,04%.

Akan kami pertahankan pengelolaan APBN dengan fokus khusus pada level utang serta defisit kita yang stabil. prudent "transparan, berhati-hati," ujar Sri Mulyani pada hari Selasa (8/4/2025).

Ia mengatakan bahwa walaupun APBN sudah berada dalam posisi defisit sejak Januari 2025, situasi tersebut tetap masih lebih rendah dibandingkan dengan sasaran satu tahun penuh yang ditetapkan. Defisit untuk seluruh tahun ini memang direncanakan menjadi Rp616,2 triliun atau sekitar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Negara Treasurer juga menggarisbawahi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sudah disusun dengan cermat guna mendukung berbagai kebijakan pemerintahan, terutama proyek unggulan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. makan bergizi gratis .

Banyak orang bertanya apakah APBN-nya defisit atau membengkak, jawabannya tidak. Semua program Kepresidenan Anda tersedia dan masuk dalam anggaran yang sudah ditetapkan tersebut, demikian katanya.

Kekurangan anggaran negara pada bulan Maret tahun 2025 disebabkan oleh penyusutan pendapatan nasional, sementara itu pengeluaran negara hanya meningkat secara kecil.

Menurut laporan dari Sri Mulyani, pada bulan Maret tahun 2025, pendapatan negara mencatatkan angka sebesar Rp516,2 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 16,8%. year on year (YoY) dari posisi Maret 2024 yang mencapaiRp620,01 triliun, mengalami penurunan pendapatan negara sebesar Rp103,8 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak Menjadi penyumbang utama penerimaan negara, yaitu sebesar Rp322,6 triliun hingga Maret 2024 atau mencapai 14,7% dari sasaran APBN 2025 yang ditetapkan sebanyak Rp2.189,3 triliun.

Pemasukan pajak pada bulan Maret 2025 menunjukkan penurunan sebesar 18,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Angka penerimaannya hanya mencapai Rp393,9 triliun, mengalami pengurangan sekitar Rp71,3 triliun dibandingkan tahun lalu.

Pendapatan yang berasal dari bidang kepabeanan dan cukai sudah menyentuh angka Rp77,5 triliun, setara dengan 25,7% dari total target sebesar Rp301,6 triliun. Pada bulan Maret tahun 2025, pendapatan bea cukainya naik menjadi 12,3% lebih tinggi dibandingkan periode sama di tahun 2024, yaitu meningkat sekitar Rp8,5 triliun hingga menembus nilai Rp69 triliun.

Saat ini perpindahan proses pembayaran dividen dari BUMN menuju Badan Pengelola Investasi Daya Agung Nusantara sedang berlangsung. BPI Danantara ), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah mencapai angka Rp115,9 triliun yang setara dengan 22,6% dari sasaran total sebesar Rp513,6 triliun. Penyetoran PNBP mengalami penurunan sebesar 26% (Year-on-Year/YoY) dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2024 yang semestinya meraih nilai Rp156,7 triliun.

Sedangkan, implementasi anggaran tertinggi berada pada kategori Anggaran Pemerintahan Sentral sebesar Rp413,2 triliun, meliputi belanja Kementerian/Lembaga sebanyak Rp196,1 triliun serta belanja bukan Kementerian/Lembaga dengan jumlahRp217,1 triliun.

dana negara yang dialokasikan lewat Transfer Kepada Daerah (TKD) mencapaiRp207,1 triliun per akhir Maret 2025.

Untuk mengatasi kesenjangan itu, pemerintah sudah melaksanakan pendanaan anggaran sebesar Rp250 triliun dalam tiga bulan awal tahun ini, yang setara dengan 40,6% dari sasaran total senilai Rp616,2 triliun.

Walaupun sudah terlanjur menghadapi defisit sejak awal tahun, keseimbangan primer APBN Maret 2025 menunjukkan surplus sebesar Rp17,5 triliun. Meskipun demikian, kondisi tersebut mengalami penurunan signifikan bila dibandingkan dengan status pada Maret 2024 yang mencatat surplus senilai Rp122,09 triliun.

Postur APBN Maret 2025

APBN	Maret 2024	Maret 2025	Perubahan
Pendapatan Negara	620	516,1	-16,8%
Penerimaan Perpajakan	462,9	400,1	-13,6%
Pajak	393,9	322,6	-18,1
Bea Cukai	69	77,5	12,3%
PNBP	156,7	115,9	-26%
Belanja Negara	611,9	620,3	1,4%
Belanja Pemerintah Pusat	427,62	413,2	-3,4%
Belanja K/L	222,2	196,1	-11,8%
Belanja Non-K/L	205,3	217,1	5,7%
Transfer ke Daerah	184,3	207,1	12,4%
Keseimbangan Primer	122,09	17,5	-85,7%
Surplus/Defisit	8,07	-104,2
%	0,04%	- 0,43%

*uang bernilai triliunan rupiah. Sumber: keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Selanjutnya: Resiko Perluasan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025

Risiko Pelebaran Defisit APBN

Ekspert Ekonomi senior di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengamati adanya potensi perluasan defisit akibat penerbitan tambahan utang yang digunakan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025; meski demikian, hal ini tak akan mencapai batas lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Perluasan itu cukup memungkinkan berdasarkan situasi akibat dampak dari serangkaian aturan yang diterapkan untuk menangani tariff balas dendi senilai 32%. Donald Trump .

Sebagai contoh, pemerintah menerapkan perubahan pada Pajak Penghasilan (PPh) impor, tarif bea masuk, serta biaya bea keluar untuk sejumlah produk tertentu.

"Oleh karena itu, jika kelak saat harga penjualannya meningkat menjadi 32%, melalui pengurangan pajak badan usaha dapat memperkecil harganya. Namun dampaknya adalah pendapatan yang berkurang," ungkapnya pada hari Rabu (9/4/2025).

Lebih jauh lagi, pendapatan negara saat ini sudah terganggu karena penurunan harga komoditas yang ikut dipengaruhi oleh keputusan Trump.

Tauhid lebih jauh menjelaskan bahwa utang sebenarnya digunakan sebagai alat untuk mengisi kesenjangan dalam pendapatan tersebut.

Walaupun begitu, pemerintah bisa mengambil langkah alternatif dengan membatasi pengeluaran agar meskipun utang perlu dinaikkan, jumlahnya tetap tak terlalu besar.

"Jika pendapatan menurun, pemerintah bisa jadi akan mengompensasi subsidi dengan pengurangan. Sebagai contoh untuk sektor energi, karena harga yang diasumsikan dalam Anggaran Pendanaan Belanja Negara adalah US$82 per barel [minyak mentah Indonesia], kemungkinannya akan ada penyesuaian," terangnya.

Tauhid juga belum menilai sejauh mana kekurangan yang mungkin timbul dari sisi pajak serta pendapatan negara buukan pajak (PNPB), yang meliputi cukai impor dan cukai ekspor.

Di samping itu, pemerintah mungkin juga mengendalikan pengeluaran dan memindahkan alokasi di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun demikian, hal ini dapat membawa dampak penurunan pada kondisi ekonomi sebagai akibatnya.