KIKA Mendesak Hentikan Kerjasama Antara Unud dan TNI

, Jakarta - Kelompok Indonesia untuk Kebebasan Ilmiah ( KIKA ) menilai keputusan rektorat Universitas Udayana Menyetujui permintaan mahasiswa tentang penghapusan kerjasama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana merupakan keputusan yang tepat.

"Aksi ini layak untuk dihargai mengingat institusi pendidikan tersebut masih menyadarinya akan adanya tindakan curang dalam lingkup kampus," ujar Koordinator Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA), Satria Unggul Wicaksana. Tempo Pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025.

Menurut Satria, kerjasama antara Universitas Udayana (Unud) dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) ini tidak seperti kerjasama standar yang sering terjadi di banyak perguruan tinggi. Dia berpendapat bahwa alasan utamanya adalah karena bentuk kolaborasi tersebut mencerminkan usaha militarisasi dalam dunia pendidikan, yang bisa jadi contoh negatif jika pihak rektorat tetap meneruskan persetujuan tersebut.

Di samping itu, Satria menilai bahwa perjanjian kolaborasi ini juga merupakan usaha untuk mem-normalisasikan ulang lingkungan kampus menjadi seperti era sebelumnya dengan menerapkan konsep NKK/BKK. Konsep NKK/BKK adalah suatu kebijakan dari masa Pemerintahan Orde Baru yang bertujuan melakukan normalisasi gaya hidup di dalam kampus dan koordinator kemahasiswaannya.

Sistem tersebut menghilangkan ‘Student Government’ sebagai contoh Badan Mahasiswa, serta mencegah para pelajar memberikan kritik terhadap pemerintahan. "Hal ini menjadikan tone "Atau suara tempat para mahasiswa akhirnya memutuskan untuk turun demonstrasi," katanya.

Mahasiswa lebih jauh diingatkan oleh dosen hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya supaya institusi pendidikan lain juga mau mengikuti jejak mereka dalam mencabut kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia. Dia menekankan pula bahwa tentara harus sadar akan perannya yang semestinya hanya fokus pada urusan pertahanan nasional dan tidak merambah ke lingkungan akademis sebagai pengajar.

Seperti halnya jika program mempertahankan negara dimasukkan ke dalam SKS atau malahan menjadi bagian dari tahap orientasi mahasiswa, ini bisa dianggap terlalu ekstrem," ungkap Satria. "Demokrasi kita adalah demokrasi sipil, bukan demokrasi seperti juntanya.

Sebelumnya, Universitas Udayana menyelenggarakan Sidang Akbar Mahasiswa di Auditorium Widya Sabha, Jimbaran, pada hari Selasa, 8 April 2025. Acara ini adalah langkah selanjutnya setelah serangkaian demonstrasi oleh para mahasiswa terkait perjanjian kolaborasi antara Universitas Udayana dengan TNI AD yang ditandatangi tanggal 5 Maret 2025 dan dirilis kepada masyarakat umum pada 26 Maret tahun itu sendiri.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana I Wayan Arma Surya Darmaputra menyebutkan bahwa dalam kontrak kerjasama tersebut ada beberapa ketentuan yang dinilai bisa ditafsirkan dengan berbagai cara dan mungkin membahayakan kemerdekaan akademik serta asas-asas demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.

Selanjutnya, pada suatu acara yang melibatkan para dekane serta wakil dari 13 sekolah berbeda, siswa mengekspos keprihatinan mereka secara langsung. Setelah diskusi mendalam antara kedua belah pihak, dua titik utama telah dicapai dan dirumuskan dalam sebuah dokumen persetujuan bersama: Pertama, Universitas Udayana akan memulangkan permintaan pencabutan kontrak kolaborasi dengan Kodam IX/Udayana; Kedua, pengajuan ini harus dilakukan dalam periode tujuh hari kerja setelah penandatanganan akad tersebut.

Dinda Shabrina ikut berpartisipasi dalam penyusunan artikel ini.